28 April, 2017 – 23:58 JAWA BARAT
BANDUNG, (PR).- Pilkada Jabar 2018 akan secara serentak Juni 2018. Pemprov Jawa Barat bersama KPU dan Bawaslu Jabar menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk menyukseskan pesta demokrasi itu. Acara dilakukan di Ruang Manglayang Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat 28 April 2017.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersama Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat dan Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto. Hal ini sebagai bentuk dukungan pelaksanaan Pilkada Jabar 2018, khususnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Total hibah yang tertuang dalam NPHD ini adalah Rp 1,687 triliun. Sebanyak Rp 1,169 triliun dianggarkan untuk KPU Jabar dan Rp 322 miliar untuk Bawaslu Jabar.
Dana ini sudah termasuk dana pengamanan Pilkada Jabar 2018 yang sudah akan dimulai pada Agustus 2017. Sementara anggaran berasal dari belanja hibah APBD Jawa Barat TA murni 2017 dan 2018. Perjanjian hibah ini dituangkan dalam dua NPHD, dan NPHD pertama sisa anggaran akan dicairkan pada APBD 2018.
“Alhamdulillah NPHD sudah kita tandatangani, pencairan sudah siap dan kemudian tahapan Pilkada sudah siap dimulai, bahkan persiapan menjelang tahapan Pilkada. Tahapan Pilkada di Agustus 2017, tiga bulan sebelum hari H tahapan itu dana sudab siap,” kata Aher usai acara penandatanganan NPHD.
“Tahun anggaran 2017 sebesar Rp 400 miliar untuk KPU dan untuk Bawaslu Rp 197 miliar. Sisanya sekitar Rp 700 miliar tahun depan untuk KPU dan Bawaslu,” tambahnya.
Aher meminta agar KPU dan Bawaslu Jabar menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik mungkin. Selain itu, tiga bulan setelah pelaksanaan pilkada, Aher juga meminta sudah ada laporan keuangan masuk kepada Pemprov Jabar sesuai aturan. “Jadi dalam pelaksanaannya diharapakan kita semua mematuhi peraturan yang tercantum dalam NPHD ini,” kata Aher.
Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal itu diamanatkan dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945. Disebutkan, kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pilkada
Komitmen KPU pada Pilkada Jabar
Provinsi Jawa Barat akan menggelar 17 pilkada. Akan ada 1 pemilihan gubernur dan wakilnya, 10 pemilihan bupati dan wakilnya, serta 6 pemilihan wali kota dan wakilnya. Sepuluh Kabupaten yang menggelar pilkada adalah Bandung Barat, Bogor, Purwakarta, Subang, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Kuningan, Ciamis, dan Garut. Sedangkan pemilihan wali kota dan wakilnya digelar di Kota Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cirebon, dan Sukabumi.
Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengungkapkan, KPU berkomiten untuk melaksanakan Pilkada 2018 di Jabar dengan baik. Komitmen ini akan KPU tuangkan dalam pelaksanaan Pilkada yang berkualitas, dengan harapan akan menghasilkan pemimpin yang bisa melakukan pembangunan berkelanjutan di Jabar.
“Kita akan melaksanakan amanat dengan baik, menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Jabar, bukan hanya ingin lancar tapi Pemilihan Gubernur harus terselenggara dengan berkualitas,” ujar Yayat dalam acara penandatangan NPHD ini.
“Dan Insya Allah hasil pemilihannya pun sesuai dengan harapan kita bersama dan bisa meneruskan proses pembangunan Jawa Barat yang sudah sangat baik dilaksanakan oleh Gubernur saat ini,” lanjutnya.
Senada dengan KPU, Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto juga menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan pengawasan Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat. Bawaslu akan aktif mengawal Pilkada Gubernur dan Pilkada di 16 kabupaten/kota untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan.
“Kita sudah siap peluit untuk melakukan pengawasan dengan baik. Walaupun tahapan belum ada, tapi bawaslu sudah bergerak,” ujar Harminus dalam acara penandatanganan NPHD.
“Dan tentu uang yang diberikan kepada kelembagaan ini, tentu kita akan pertanggungjawabkan dengan kinerja dan harapan dari seluruh masyarakat Jawa Barat. Melahirkan Pemilu yang lebih baik, berkualitas, dan melahirkan juga kepemimpinan yang lebih baik,” katanya.***
Relawan Kawal Depok 